PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA “Kelepon TaBaRa” (Kelepon sejuta bahan sejuta rasa) BIDANG KEGIATAN: PKM KEWIRAUSAHAAN Di usulkan oleh: Mohamad Fahmi Firdausi /2010/105010101111064 Husnul Munfarid /2010/105010104111039 Wahyu Yoga Adyadnya /2010/105010101111067 Dennis Candra Pamungkas /2010/105010107111100 Muhammad Arie Pratama /2009/0910111030 UNIVERSITAS BRAWIAJYA MALANG 2010 HALAMAN PENGESAHAN USUL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 1. Bidang kegiatan : ( ) PKMP (v) PKMK ( ) PKMT ( ) PKMM 2. Bidang Ilmu : ( ) Kesehatan ( ) Pertanian ( ) MIPA ( ) Teknologi dan Rekayasa ( ) Pendidikan ( ) Humaniora (v ) Sosial Ekonomi 3. Ketua Pelaksana Kegiatan a. Nama Lengkap : Mohamad Fahmi Firdausi b. NIM : 105010101111064 c. Jurusan : Ilmu hukum d. Universitas/institute/politeknik : Universitas Brawijaya e. Alamat rumah dan no telp/Hp : Jl.Durian No.8, Kaumrejo Ngantang Malang - 65392 f. Alamat email : kingkong_edan@yahoo.com 4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 4 orang 5. Dosen Pendamping a. Nama Lengkap dan Gelar : Reka Dewantara,SH. MH. b. NIP :198305022008121003 c. Alamat Rumah dan telp/Hp :Jl.merah Delima No.3 Tlogomas-Malang/081334387078 6. Biaya Kegiatan Total : a. DIKTI : b. Sumber Lain : - 7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 4 (empat bulan) Menyetujui, Malang,15 Oktober 2010 Pembantu Dekan III Ketua Pelaksana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nurdin, SH, M.Hum Mohamad Fahmi Firdausi NIP.19561207 198601 1 001 NIM.105010101111064 Pembantu Rektor III Dosen Pendamping Universitas Brawijaya Ir. H.R.B. Ainurrasyid, MS Reka Dewantara, SH. MH NIP. 19550618 198103 1 002 NIP. 198305022008121003 A. JUDUL PROGRAM Judul program ini adalah “Kelepon TaBaRa” ( kelepon sejuta bahan dan rasa ) B. LATAR BELAKANG Indonesia merupakan Negara multikultural yang memiliki banyak kekayaan di bidang kuliner. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki kuliner khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Cita rasa yang tinggi merupakan kelebihan dari kuliner khas Indonesia. Banyak orang Indonesia maupun mancanegara yang mengakui hal tersebut. Namun seiring berkembangnya jaman, banyak masyarakat Indonesia mulai melupakan kuliner khas Indonesia. Mereka menganggap kuliner asing lebih bervariasi daripada kuliner Indonesia. Kurangnya inovasi pada kuliner Indonesia semakin melekatkan anggapan tersebut. Terlebih pengemasan makanan tradisional yang kurang higienis,sehingga membuat masyarakat Indonesia lebih memilih makanan asing yang lebih higienis dalam pengemasannya. Maka dari itu tim penulis mencoba untuk memberikan inovasi pada makanan tradisional untuk mengubah citra makanan tradisional agar bisa bersaing dengan makanan asing. Melalui Program Kreatifitas Mahasiswa bidang Kewirausahaan ini tim penulis mencoba memberikan inovasi pada salah satu jenis makanan tradisional yang sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, yakni kelepon. Alasan tim penulis mengangkat kelepon dalam program kreatifitas mahasiswa ini dikarenakan kelepon merupakan jajanan tradisional yang banyak dikenal oleh masyarakat dan memiliki banyak penggemar, hal ini menjadi kelebihan untuk menjadikan kue ini sebagai peluang usaha tersendiri, namun akhir-akhir ini Kelepon yang saat ini ada di masyarakat pada umumnya berbentuk bulat, berwarna hijau, dengan isinya gula merah. Kulitnya dibuat dari bahan dasar tepung ketan yang memberikan efek kenyal dan lembut. Di kulit luar kelepon biasanya ditaburi parutan kelapa untuk membuat tampilannya lebih indah dan memberikan rasa gurih. Kelepon biasanya dikemas menggunakan daun pisang yang dibentuk menyerupai teratai tanpa adanya penutup. Puncak dari memakan kelepon adalah saat merasakan isinya, yakni gula merah. Meskipun memiliki banyak kelebihan, banyak penggemar makanan tradisional mulai meninggalkan kelepon, karena dirasa kurangnya variasi dalam cita rasa dan tidak higienis dalam pengemasan. Untuk mengatasi hal tersebut, kami memberikan sentuhan berbeda pada kelepon, yakni dengan memberikan tambahan rasa pada kulit dan isi kelepon serta mengubah pengemasan dan tampilannya. Pada bahan dasar kulit kelepon kami menambahkannya dengan labu, ketela dan ubi ungu karena bahan tersebut akan memberikan cita rasa yang unik pada kelepon yang kami produksi. Selain itu labu, ketela, dan ubi ungu kaya akan vitamin A, B, C, mineral, dan karbohidrat. Daging buah labu mengandung antiokisidan sebagai penangkal berbagai jenis kanker.Sifat labu yang lunak dan mudah dicerna serta mengandung karoten (pro vitamin A) cukup tinggi, serta dapat menambah warna menarik pada kelepon yang kami buat. Selain beberapa faktor tersebut labu, ketela dan ubi ungu yang kami gunakan sebagai bahan dasar pembuatan kelepon juga belum terlalu banyak di manfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menjadi panganan yang unik dan menarik. Kelepon yang dulunya hanya dikenal dengan rasa manis gula merah, kami tambahkan dengan rasa coklat, strawberry, keju manis, nanas,dan jahe. Tekstur yang kenyal dan lembut dari kelepon akan sangat cocok dengan rasa-rasa tersebut. Dengan rasa yang variatif membuat masyarakat bisa memilih dan merasakan kenikmatan kelepon yang berbeda. Kami juga menambahkan krim rasa coklat, strawberry, dan keju untuk kulit luar dari kelepon agar lebih terasa kenikmatannya .Selain itu,dengan tampilan yang lebih variatif akan menarik dan meningkatkan daya jual kelepon tersebut. Untuk pengemasannya, kami menggunakan kotak plastic mika agar tidak lengket, lebih higienis, dan dapat mencantumkan brand kami di dalamnya. Selain itu kami juga akan memberi variasi lain pada ukurannya, yaitu ukuran kecil, sedang, dan besar. Dengan variasi – variasi yang kami berikan, kami harap produk kami akan memberikan inspirasi bagi para masyarakat untuk mengembangkan makanan tradisional lainnya menjadi makanan dalam bentuk dan cita rasa baru. Sehingga makanan tradisional lebih dikenal dan disukai oleh berbagai kalangan. C. PERUMUSAN MASALAH 1) Bagaimana proses penambahan bahan yang tepat pada kelepon agar memiliki gizi yang memadai? 2) Bagaimana proses variasi rasa kue kelepon yang sebelumnya hanya memiliki satu rasa menjadi berbagai rasa? 3) Bagaimana inovasi kemasan yang dibuat agar kue kelepon menjadi lebih higienis dan menarik? 4) Bagaimana cara pemasaran yang tepat untuk produk kue kelepon sejuta rasa agar dapat mencapai keuntungan yang maksimal? D. TUJUAN 1. Memberikan variasi yang tepat pada makanan tradisional khususnya kue kelepon agar lebih menarik. 2. Mendapatkan keuntungan besar atas hasil penjualan “kelepon TaBaRa” 3. Mendirikan usaha mandiri yang mampu membuka peluang kerja dan mengangkat perekonomian masyarakat. 4. Menumbuhkan jiwa entrepreneur dan kreativitas mahasiswa untuk lebih mengoptimalkan potensi bisnis pada makanan tradisional. E. LUARAN YANG DIHARAPKAN Pembuatan Kelepon TaBaRa ini diharapkan mampu mengubah citra makanan tradisional khususnya kue kelepon dari yang kurang variasi menjadi penuh variasi serta mengoptimalkan potensi bisnis yang ada di dalamnya dan dapat menambah khasanah kuliner Indonesia. Dengan berbagai keunggulan dan kreatifitas yang sangat menarik diharapkan akan tercipta brand image yang baik dari produk kelepon TaBaRa sehingga mendapat tempat khusus di tengah-tengah masyarakat. Usaha ini juga akan membuka pangsa pasar baru bagi para petani labu, ketela dan ubi ungu yang ada di daerah Kabupaten Malang di mana sebelumnya mereka hanya menjual hasil tani mereka pada para pengepul dengan harga yang relatif murah. Dengan modal yang relatif kecil diharapkan usaha kelepon ini mendapat profit yang maksimal. F. KEGUNAAN PROGRAM • Bagi Perguruan Tinggi Munculnya produk kelepon TaBaRa sebagai variasi makanan tradisional akan memicu jiwa kreatif inovatif mahasiswa dalam menciptakan produk variasi makanan tradisional lain yang lebih beranekaragam. Kondisi ini dapat menumbuhkan iklim kompetitif di kalangan mahasiswa untuk bersaing melalui pengembangan intelektualitas dan kreatifitas, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi. • Bagi Mahasiswa Pelaksanaan program ini diharapkan mampu melatih mahasiswa dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan, berpikir positif, kreatif, inovatif, dan dinamis. Pelaksanaan program ini menuntut mahasiswa untuk dapat membangun kerjasama tim, mengembangkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab. Selain itu juga, memberikan gambaran umum mengenai peluang usaha yang membutuhkan tindakan yang berkelanjutan. • Bagi Masyarakat Memberikan inovasi pada makanan tradisional yang selama ini dipandang kuno menjadi lebih variatif dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan pembuatan produk kelepon TaBaRa ini mampu melestarikan kebudayaan Indonesia berupa makanan tradisional dan mendapatkan profit yang maksimal dan berkelanjutan. Selain itu produk kelepon TaBaRa ini dimaksudkan untuk meningkatkan harga jual labu, ketela dan ubi ungu, dan meningkatkan taraf hidup para petani labu, ketela dan ubi ungu yang ada di Kabupaten Malang. G. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 1. Produk Ditinjau dari segi produk, kelepon merupakan makanan yang sudah lama dikenal lama oleh masyarakat Indonesia. Namun yang membuat Kelepon TaBaRa ini berbeda dengan kelepon lainnya adalah pada bahan serta rasanya yang bervariasi, sehingga Kelepon TaBaRa berpotensi menarik basis konsumen kelepon tradisional dan konsumen baru. Kelepon TaBaRa berbahan dasar tepung ketan dengan tambahan labu kuning, ubi, atau ketela ungu. Kelepon TaBaRa memiliki berbagai rasa, diantaranya: original (gula merah), coklat, keju manis, nanas, strawberry, dan jahe. Kelepon TaBaRa juga memiliki berbagai warna sesuai dengan rasanya. Untuk pengemasan Kelepon TaBaRa menggunakan kotak makanan plastik mika dengan alas daun pisang, dengan isi 8 biji dalam satu kemasan. Kami memilih menggunakan kotak makanan plastik mika dan alas daun pisang agar tidak lengket, lebih higienis dan dapat mencantumkan brand kami di dalamnya. Kami juga memberikan tusuk makanan di dalam kemasan untuk memudahkan konsumen dalam mengonsumsi Kelepon TaBaRa. 2. Harga Harga merupakan pertimbangan penting bagi konsumen untuk membeli sebuah produk. Harga yang dipatok seharusnya disepadankan dengan produk yang ditawarkan, karena hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Harga yang dipatok sebagai harga dasar dari produk Kelepon TaBaRa rata-rata adalah Rp 3000 ,- perkemasan. Kami juga melayani harga perbiji yaitu rata-rata Rp 400,-. Hal ini berarti produk Kelepon TaBaRa ini memiliki harga yang kompetitif dan siap bersaing dengan produk kuliner lain di pasaran. Setiap harinya ditargetkan terjual minimal 40 kemasan atau 320 biji. Artinya dalam sebulan kita bisa mendapatkan pemasukan sebesar Rp 3.600.000,-. Dan dalam waktu 2 bulan saja 3. Lokasi Lokasi merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan suatu usaha. Lokasi pemasaran yang kami pilih untuk penempatan gerobak jual yang akan menjaring konsumen meliputi titik-titik potensial, antara lain • Daerah Kampus • Taman wisata • Tempat berkumpulnya massa seperti alun-alun, mal, dan pertokoan Namun untuk permulaan kami akan memulainya di daerah kampus. Sedangkan untuk lokasi produksi yang kami pilih berada di rumah kontrakan salah satu anggota kelompok kami yang berada di daerah Dinoyo. Kami memilih lokasi ini dikarenakan dekat dengan lokasi pengadaan barang baku dan dekat dengan lokasi pemasaran, 4. Promosi Suatu produk tidak akan terjual dengan baik tanpa adanya promosi. Promosi dilakukan dengan memberikan sampel produk secara gratis di daerah pemasaran serta menempelkan poster di tempat-tempat strategis. Target awal yang akan diproyeksikan menjadi konsumen yaitu kalangan mahasiswa serta masyarakat sekitar kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah target awal dirasa cukup terpenuhi, pemasaran akan diperluas ke daerah-daerah potensial lainnya. Penjualan akan dilakukan setelah pemberian sampel produk. Pada saat penjualan berlangsung, promosi akan tetap dilakukan secara berkala. H. METODE PELAKSANAAN PROGRAM 1. Waktu Pelaksanaan Program 1. Penyediaan tempat produksi : Bulan I 2. Pembelian peralatan produksi : Bulan I 3. Promosi : Bulan II 4. Produksi : Bulan III 5. Pelaksanaan : Bulan III – IV 6. Evaluasi : Bulan III – IV 7. Penyusunan laporan : Bulan IV 2. Tempat Pelaksanaan Program Program ini akan dilaksanakan di: 1. Sekitar kampus III Universitas Muhammadiyah Malang 2. Jalan MT. Haryono yang ramai dan strategis 3. Alat dan Bahan 1. Alat yang diperlukan untuk produksi dan penyajian kelepon TaBaRa (Sejuta Bahan dan Rasa) a. Ember adonan b. Centong c. Sarung tangan plastik d. Panci e. Kompor gas f. Tabung LPG g. Telenan h. Parutan keju i. Pisau j. Gunting k. Blender l. Sendok m. Piring n. Parutan kelapa o. Penjapit makanan p. Gelas takar q. Nampan r. Kotak makanan plastik mika s. Daun pisang t. Tusuk makanan 2. Bahan yang diperlukan untuk memproduksi Kelepon TaBaRa (Sejuta Bahan Dan Rasa) a. Tepung beras ketan b. Gula c. Air d. Labu e. Ubi ungu f. Gula merah g. Selai jahe h. Selai nanas i. Selai Strawberry j. Keju k. Coklat 4. Proses dan Spesifikasi Rencana Usaha 1. Penyediaan tempat dan alat-alat usaha Penyediaan tempat untuk produksi sudah dilakukan sebelumnya, sedangkan penyediaan tempat untuk pemasaran dan penyediaan alat-alat usaha diperkirakan akan selesai dalam waktu 14 hari. 2. Pelaksanaan Kegiatan a. Produksi Kelepon TaBaRa Proses produksi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu proses pembuatan adonan kelepon dan proses pematangan kelepon. Proses pembuatan adonan kelepon dilakukan di rumah produksi sedangkan proses pematangan kelepon dilakukan di outlet penjualan. b. Pengenalan Produk (Promosi) Pengenalan produk dilakukan dengan memberikan sampel produk secara gratis di sekitar daerah kampus III Universitas Muhammadiyah dan di Jalan MT. Haryono serta menempekan poster di daerah-daerah yang strategis. c. Pemasaran Dalam jangka pendek pemasaran Kelepon TaBaRa akan menggunakan system jaringan berupa cabang usaha, selanjutnya dalam jangka panjang Kelepon TaBaRa akan menggunakan system franchise. Sebagai tempat barang akan digunakan gerobak yang dimodifikasi sehingga berkesan menarik. Untuk target pemasaran, kelepon TaBaRa dapat mencakup konsumen yang luas dikarenakan usaha ini adalah bidang makanan, namun konsumen itu dapat dikelompokkan sebagai berikut: - Pelajar dan mahasiswa - Keluarga - Pengunjung tempat wisata 3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sukses tidaknya suatu usaha. Kami mengelompokkan evaluasi menjadi evaluasi jangka pendek (mingguan), jangka menengah (bulanan), dan jangka panjang (tahunan). 4. Penyusunan laporan akhir Tahap penulisan laporan akhir ini akan melaporkan hasil kegiatan dari awal pelaksanaan program sampai evaluasi pelaksanaan program. I. JADWAL KEGIATAN PROGRAM Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 4 bulan dengan perincian sebagai berikut : No Kegiatan Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 1 Penyediaan tempat produksi v v 2 Pembelian peralatan produksi v v 3 Promosi v v v v 4 Produksi v v v v 5 Pelaksanaan kegiatan v v v v v v v v 6 Evaluasi program v v v v v v v 7 Membuat laporan dan RTL v v I. Nama dan Biodata Ketua serta Anggota Kelompok 1. Ketua Pelaksana Kegiatan a) Nama lengkap : Mohamad Fahmi Firdausi b) NIM : 1050101011111064 c) Fakultas/ program studi : Hukum/ Ilmu Hukum d) Perguruan tinggi : Universitas Brawijaya e) Waktu untuk kegiatan : 12 jam/minggu 2. Anggota Pelaksana Anggota I a) Nama lengkap : Wahyu Yoga Adyadnya b) NIM : 105010101111067 c) Fakultas/ program studi : Hukum/ Ilmu Hukum d) Perguruan tinggi : Universitas Brawijaya e) Waktu untuk kegiatan : 12 jam/minggu Anggota II a) Nama lengkap : Dennis Candra Pamungkas b) NIM : 10105010107111100 c) Fakultas/ program studi : Hukum/ Ilmu Hukum d) Perguruan tinggi : Universitas Brawijaya e) Waktu untuk kegiatan : 12 jam/minggu Anggota III a) Nama lengkap : Husnul Munfarid b) NIM : 105010104111039 c) Fakultas/ program studi : Hukum/ Ilmu Hukum d) Perguruan tinggi : Universitas Brawijaya e) Waktu untuk kegiatan : 12 jam/minggu Anggota IV a) Nama lengkap : Muhammad Arie Pratama b) NIM : 0910111030 c) Fakultas/ program studi : Hukum/ Ilmu Hukum d) Perguruan tinggi : Universitas Brawijaya e Waktu untuk kegiatan : 12 jam/minggu J. Nama dan Biodata Dosen Pendamping 1) Nama lengkap dan gelar : 2) Golongan pangkat dan NIP : 3) Jabatan fungsional : 4) Fakultas/ program studi : Hukum/ Ilmu Hukum 5) Perguruan tinggi : Universitas Brawijaya 6) Bidang Keahlian : 7) Waktu pelaksanaan kegiatan PKMK : 4 bulan DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA PELAKSANA Nama : Mohamad Fahmi Firdausi Tempat, tanggal lahir : Malang, 21 Agustus 1992 Alamat Rumah : Jalan Durian 8 Kaumrejo Ngantang Malang 6539 No. Telp/ Hp : 081233490563 DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN 1998-2004 SDN Pandansari 02 2004-2007 MTsN Malang I 2007-2010 MAN 3 Malang 2010-sekarang masih menempuh kuliah di Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Malang, 20 September 2010 (Mohamad Fahmi Firdausi) I. RENCANA PEMBIAYAAN No Jenis Kegiatan dan Barang Jumlah Biaya Satuan Biaya Total 1 Komponen habis pakai : a. Kertas A4 (80gr) b. Tinta printer isi ulang a. 1rim b. 2 buah a. @ Rp 35.000,- b. @ Rp 35.000,- a. Rp 35.000,- b. Rp 70.000,- Alat produksi: a. Kompor gas b. Piring makan c. Ember adonan d. Parutan keju e. Sendok f. Panci 5 lt g. Parutan kelapa h. Talenan i. Pisau j. Serok k. Blender l. Sarung tangan plastik m. Penjepit makanan n. Gelas takar a. 1 paket b. 3 buah c. 5 buah d. 2 buah e. 1 lusin f. 2 unit g. 1 unit h. 2 unit i. 2 unit j. 2 unit k. 1 unit l. 5 pasang m. 2 unit n. 2 unit a. @Rp250.000,- b. @Rp 5.000,- c. @ Rp15.000,- d. @ Rp 5.000,- e. @ Rp 25.000,- f. @ Rp 50.000,- g. @ Rp8.000,- h. @ Rp 10.000,- i. @ Rp 5.000,- j. @ Rp20.000,- k. @Rp300.000,- l. @ Rp 5.000,- m. @ Rp 5.000,- n. @ Rp 7.500,- a. Rp 250.000,- b. Rp 15.000,- c. Rp 75.000,- d. Rp 10.000,- e. Rp 25.000,- f. Rp 100.000,- g. Rp 8.000,- h. Rp 20.000,- i. Rp 10.000,- j. Rp 40.000,- k. Rp 300.000,- l. Rp 25.000,- m. Rp 10.000,- n. Rp 15.000,- 3 Bahan baku produksi: a. Tepung ketan 1kg b. Labu 2 buah c. Ubi ungu 1 kg d. Ketela putih 1 kg e. Keju 1 batang f. Selai nanas 1 botol g. Selai stroberi 1 botol h. Gula merah 1 kg i. Kelapa 1 buah j. Selai jahe 1/2 botol k. Coklat Meses 1 bungkus l. Susu kental manis ½ btl m. Gula ½ kg a. 30 hari b. 30 hari c. 30 hari d. 30 hari e. 30 hari f. 30 hari g. 30 hari h. 30 hari i. 30 hari j. 30 hari k. 30 hari l. 30 hari m. 30 hari a. Rp 13.000,-/kg b. Rp10.000,-/buah c. Rp 7.500,-/kg d. Rp 3000,-/kg e. Rp25.000,-/batang f. Rp10.000,/botol g. Rp10.000,/botol h. Rp 5.000,-/kg i. Rp 3000,-/buah j. Rp 10.000,-/botol k. Rp 4000,-/bks l. Rp 5000,-/btl m. Rp 10.000,-/kg a. Rp 390.000,- b. Rp 300.000,- c. Rp 225.000,- d. Rp 90.000,- e. Rp 750.000,- f. Rp 300.000,- g. Rp 300.000,- h. Rp 150.000,- i. Rp 90.000,- j. Rp 150.000,- k. Rp 120.000,- l. Rp 75.000,- m. Rp 150.000,- 4 Biaya gerai a. Grobak b. Biaya sewa tempat a. 1 unit b. 1 bulan a. @Rp1.700.000, b. @Rp 700.000 a. Rp 1.700.000,- b. Rp 700.000,- 5 Foto kopi dan penjilidan a. Foto kopi Proposal b. Foto kopi Laporan c. Penjilidan proposal d. Penjilidan Laporan a. 5 eksemplar b. 5 eksemplar c. 5 eksemplar d. 5 eksemplar a. @ Rp 3.000,- b. @ Rp 6.000,- c. @ Rp 2000,- d. @ Rp 3.000,- a. Rp 15.000,- b. Rp 30.000,- c. Rp 10.000,- d. Rp 15.000,- 6. Biaya promosi a. X-Banner b. Foto kopi pamflet a. 1 unit b. 100 lembar a. @ Rp 200.000,- b. @ Rp 150,- a. Rp 200.000,- b. Rp 15.000,- 7. Biaya tambahan: a. Transportasi pembelian alat dan bahan 1 lt b. Isi ulang tabung gas 3kg/ 2 hari a. 10 kali b. 30 hari a. @ Rp 6.000,- b. @ Rp 13.000,- a. Rp 60.000,- b. Rp 195.000,- Total Biaya

Undang-Undang no 12 tahun 2011 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara

hukum, negara berkewajiban melaksanakan

pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara

terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem

hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan

kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas

peraturan perundang-undangan yang baik, perlu

dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan

perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara

dan metode yang pasti, baku, dan standar yang

mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk

peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

masih terdapat kekurangan dan belum dapat

menampung perkembangan kebutuhan masyarakat

mengenai aturan pembentukan peraturan perundangundangan

yang baik sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

Mengingat . . .

- 2 -

- 2 -

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah

pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang

mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan.

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui

prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan

Perundang-undangan.

3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

adalah Peraturan Perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan

yang memaksa.

5. Peraturan . . .

- 3 -

- 3 -

5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan

yang ditetapkan oleh Presiden untuk

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan

yang ditetapkan oleh Presiden untuk

menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan

yang lebih tinggi atau dalam

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

7. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan

persetujuan bersama Gubernur.

8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan

persetujuan bersama Bupati/Walikota.

9. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program

pembentukan Undang-Undang yang disusun secara

terencana, terpadu, dan sistematis.

10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut

Prolegda adalah instrumen perencanaan program

pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun

secara terencana, terpadu, dan sistematis.

11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian

atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya

terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai

pengaturan masalah tersebut dalam suatu

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

12. Pengundangan . . .

- 4 -

- 4 -

12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan

Perundang-undangan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia, Berita Negara Republik

Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran

Daerah, atau Berita Daerah.

13.Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

adalah materi yang dimuat dalam Peraturan

Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi,

dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

14. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

15. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat

DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Pasal 2

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum

negara.

Pasal 3

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam

Peraturan Perundang-undangan.

(2) Undang-Undang . . .

- 5 -

- 5 -

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia tidak merupakan dasar

pemberlakuannya.

Pasal 4

Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam

Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan

Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan

harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang

meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Pasal 6 . . .

- 6 -

- 6 -

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan asas:

a. pengayoman;

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu

dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang . . .

- 7 -

- 7 -

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan

sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,

Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,

Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk

dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas

perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala

Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan

yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan

kewenangan.

Pasal 9 . . .

- 8 -

- 8 -

Pasal 9

(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di

bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan

Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh

Mahkamah Agung.

Pasal 10

(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-

Undang berisi:

a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur

dengan Undang-Undang;

c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;

dan/atau

e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam

masyarakat.

(2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal 11

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Pasal 12 . . .

- 9 -

- 9 -

Pasal 12

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 13

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang

diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk

melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk

melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah

dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan

yang lebih tinggi.

Pasal 15

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya

dapat dimuat dalam:

a. Undang-Undang;

b. Peraturan Daerah Provinsi; atau

c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana

denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah).

(3) Peraturan . . .

- 10 -

- 10 -

(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana

kurungan atau pidana denda selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur

dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB IV

PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Undang-Undang

Pasal 16

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan

dalam Prolegnas.

Pasal 17

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

merupakan skala prioritas program pembentukan

Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem

hukum nasional.

Pasal 18

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-

Undang didasarkan atas:

a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. perintah . . .

- 11 -

- 11 -

c. perintah Undang-Undang lainnya;

d. sistem perencanaan pembangunan nasional;

e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;

f. rencana pembangunan jangka menengah;

g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;

dan

h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 19

(1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

memuat program pembentukan Undang-Undang

dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi

yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan

Perundang-undangan lainnya.

(2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan

Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan

mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang

meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan

c. jangkauan dan arah pengaturan.

(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan

dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 20

(1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan

Pemerintah.

(2) Prolegnas . . .

- 12 -

- 12 -

(2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan

tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan

Rancangan Undang-Undang.

(3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka

menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan

DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun.

(4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap

akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan

penetapan Prolegnas prioritas tahunan.

(5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas

tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka

menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan

Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 21

(1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah

dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan

DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

(2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR

dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang

khusus menangani bidang legislasi.

(3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi,

komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.

(4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum.

(5) Ketentuan . . .

- 13 -

- 13 -

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan

DPR.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan

Peraturan Presiden.

Pasal 22

(1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan

dalam Rapat Paripurna DPR.

(2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Pasal 23

(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka

yang terdiri atas:

a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;

b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan

e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang.

(2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat

mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar

Prolegnas mencakup:

a. untuk . . .

- 14 -

- 14 -

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan

konflik, atau bencana alam; dan

b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan

adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan

Undang-Undang yang dapat disetujui bersama

oleh alat kelengkapan DPR yang khusus

menangani bidang legislasi dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum.

Bagian Kedua

Perencanaan Peraturan Pemerintah

Pasal 24

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah

dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 25

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat

daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan

Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-

Undang sebagaimana mestinya.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 26 . . .

- 15 -

- 15 -

Pasal 26

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum.

(2) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Presiden.

Pasal 27

Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari

kementerian dan/atau lembaga pemerintah

nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

(1) Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga

pemerintah nonkementerian dapat mengajukan

Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan

penyusunan Peraturan Pemerintah.

(2) Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau

putusan Mahkamah Agung.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan

penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan

Peraturan Presiden.

Bagian . . .

- 16 -

- 16 -

Bagian Ketiga

Perencanaan Peraturan Presiden

Pasal 30

Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan

dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.

Pasal 31

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis

mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan

Presiden.

Bagian Keempat

Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 32

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi

dilakukan dalam Prolegda Provinsi.

Pasal 33

(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

memuat program pembentukan Peraturan Daerah

Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya

dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

(2) Materi . . .

- 17 -

- 17 -

(2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan

Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan

mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi yang meliputi:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

b. sasaran yang ingin diwujudkan;

c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan

diatur; dan

d. jangkauan dan arah pengaturan.

(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan

dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 34

(1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh

DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun berdasarkan skala prioritas

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi

dilakukan setiap tahun sebelum penetapan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 35

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar

rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;

b. rencana . . .

- 18 -

- 18 -

b. rencana pembangunan daerah;

c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan; dan

d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 36

(1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi

dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh

DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD

Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

(2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD

Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD

Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

(3) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro

hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal

terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan DPRD Provinsi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

(1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD

Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan

dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.

(2) Prolegda . . .

- 19 -

- 19 -

(2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.

Pasal 38

(1) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar

kumulatif terbuka yang terdiri atas:

a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi.

(2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau

Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan

konflik, atau bencana alam;

b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan

c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan

adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama

oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus

menangani bidang legislasi dan biro hukum.

Bagian Kelima

Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 39

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda

Kabupaten/Kota.

Pasal 40 . . .

- 20 -

- 20 -

Pasal 40

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan

Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis

mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 41

Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar

kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran,

dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya

dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

Desa atau nama lainnya.

Bagian Keenam

Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Pasal 42

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundangundangan

lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) merupakan kewenangan dan

disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau

instansi masing-masing.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi

masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V . . .

- 21 -

- 21 -

BAB V